Kanwil Kemenkum Maluku perkuat koordinasi dengan Polda untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Maluku.
Kanwil Kemenkum Maluku meningkatkan sinergi dengan Polda setempat dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Koordinasi ini diharapkan memperkuat pengawasan, mempermudah proses hukum, dan memastikan kepatuhan regulasi berjalan optimal di wilayah Maluku Indonesia.
Kanwil Kemenkum Maluku Perkuat Kolaborasi Dengan Polda
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dengan Polda Maluku melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, pada Senin (2/2/2026). Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi lintas sektor hukum dan keamanan.
Kunjungan berlangsung di Mapolda Maluku dan menghadirkan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, sebagai mitra dialog strategis. Fokus utama adalah memperkuat langkah-langkah preventif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dialog ini sekaligus menjadi ruang evaluasi integrasi pendekatan hukum dengan penegakan keamanan, edukasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lintas sektor, agar kebijakan hukum dan keamanan berjalan selaras di provinsi Maluku.
Integrasi Pendekatan Hukum Dan Keamanan
Pertemuan menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum dan penegakan keamanan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi gangguan ketertiban di masyarakat.
Diskusi juga mencakup edukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban hukum. Literasi hukum yang meningkat diyakini dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban lingkungan masing-masing.
Selain itu, koordinasi antara Kanwil Kemenkum dan Polda diharapkan memperkuat mekanisme fasilitasi regulasi. Hal ini menjadi landasan bagi terciptanya kondisi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Maluku.
Baca Juga: Haji 2026 Terancam? Kuota Maluku Anjlok, Anggaran Cuma Rp1 Miliar
Komitmen Kemenkum Maluku
Kakanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menekankan dukungan Kemenkum dalam mendukung tugas kepolisian. Penguatan literasi hukum, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, dan fasilitasi regulasi menjadi fokus utama.
Menurutnya, sinergi ini bukan hanya sebatas pertukaran informasi, tetapi juga implementasi nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Pendekatan proaktif diharapkan meminimalkan potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum.
Langkah-langkah ini sekaligus menegaskan peran Kemenkum sebagai fasilitator hukum di Maluku, memastikan masyarakat memiliki akses pemahaman hukum yang baik dan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan daerah.
Perspektif Polda Maluku
Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting. Kerja sama ini menjadi pondasi menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika sosial masyarakat.
Ia menekankan bahwa gangguan ketertiban bisa muncul dari berbagai faktor. Oleh karena itu, sinergi dengan Kemenkum membantu meningkatkan respons cepat dan tepat dalam mengantisipasi potensi konflik.
Pendekatan yang mengintegrasikan hukum, edukasi, dan pengawasan keamanan diyakini dapat menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat. Polda dan Kemenkum Maluku berkomitmen menjaga komunikasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas koordinasi.
Harapan Untuk Maluku Yang Aman Dan Kondusif
Melalui kunjungan kerja ini, kedua institusi menegaskan komitmen membangun koordinasi yang berkesinambungan. Hal ini menjadi fondasi bagi terciptanya Maluku yang aman, tertib, dan kondusif.
Kerja sama ini diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan terpadu hukum dan keamanan diharapkan memperkuat penegakan regulasi sekaligus menjaga stabilitas sosial di seluruh provinsi.
Selain itu, koordinasi ini menjadi model sinergi antarinstansi di tingkat daerah. Langkah-langkah preventif dan edukatif diyakini mampu mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum dan keamanan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari malukuterkini.com
- Gambar Kedua dari maluku.kemenkum.go.id