Korban Konflik Di Pulau Haruku Hidup Memprihatinkan Di Tenda Darurat

Konflik sosial seringkali meninggalkan luka mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga menyisakan penderitaan panjang bagi para korban.

Di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, warga yang terdampak konflik tahun 2022 masih harus berjuang hidup dalam kondisi memprihatinkan.​ Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian darurat, menanti realisasi pembangunan kembali rumah yang tak kunjung usai.

Berikut ini, Maluku Indonesia akan menyelami lebih dalam gambaran nyata dari perjuangan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian pascakonflik.

Kehidupan Terkatung-Katung Di Bawah Terpal

Sudah dua tahun berlalu sejak konflik melanda Pulau Haruku, namun derita warga Kariu belum berakhir. Ratusan jiwa masih terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian, jauh dari kata layak. Kondisi ini menjadi potret getir dari lambatnya penanganan pascakonflik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Ketika hujan tiba, air tak terhindarkan meluap dan membanjiri tenda-tenda pengungsian, menciptakan situasi yang semakin tidak manusiawi. Salah seorang warga, Empi, menggambarkan langsung kondisi ini kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat kunjungan ke lokasi pengungsian. Keterbatasan fasilitas sanitasi dan minimnya privasi menambah daftar panjang masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Kondisi yang memprihatinkan ini menimbulkan pertanyaan besar, sampai kapan warga harus hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan? Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat segera menemukan solusi permanen, memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan aman, terutama pascakonflik yang telah merenggut banyak hal dari mereka.

Janji Pusat Dan Kekecewaan Di Lapangan

Pasca-konflik tahun 2022, pemerintah pusat sebenarnya telah memulai pembangunan 50 unit rumah untuk warga yang terdampak. Inisiatif ini merupakan langkah awal yang positif dalam upaya pemulihan, memberikan harapan bagi sebagian kecil korban konflik. Pembangunan ini menjadi bagian dari rehabilitasi yang direncanakan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proyek tersebut belum sepenuhnya mengatasi krisis perumahan. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, masih menemukan ratusan warga yang hidup di tenda, mengindikasikan bahwa jumlah rumah yang dibangun masih jauh dari cukup. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan realisasi pembangunan menjadi sorotan utama.

Rehabilitasi dan pembangunan rumah pascakonflik di Kariu semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Hal ini ditegaskan oleh Hendrik Lewerissa, yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan komitmen dari Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas.

Baca Juga: Gempa M 5,1 Guncang Laut Banda Maluku Barat Daya, Masuk Kategori Lemah!

Gubernur Maluku Turun Tangan, Antara Harapan Dan Tindakan

Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berencana untuk mengambil alih pembangunan rumah warga di Kariu. “Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” ujarnya, menyoroti urgensi tindakan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis ini. Kunjungan langsung ke lokasi pengungsian pada Minggu (18/1/2026) memperlihatkan komitmen beliau.

Gubernur menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. Jika tidak ada program lanjutan dari pusat, Pemerintah Provinsi Maluku siap mengambil alih tanggung jawab tersebut. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi untuk tidak membiarkan warganya terus terkatung-katung dalam ketidakpastian.

Pemerintah Provinsi Maluku saat ini memiliki program “Manggrebe Biking Bae Rumah” yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah. Gubernur membuka peluang bagi Kariu untuk masuk dalam skema program ini, setelah adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat. Ini adalah harapan baru bagi warga Kariu yang sudah lama menanti.

Masa Depan Kariu, Antara Realisasi Dan Komitmen

Komitmen Gubernur Maluku untuk mengambil alih pembangunan rumah warga Kariu adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa penderitaan warga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah, dan ada upaya serius untuk mencari solusi. Tindakan nyata sangat dibutuhkan untuk mengakhiri penderitaan pengungsi.

Koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan pusat akan menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Pembagian tanggung jawab yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan cepat. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan akan memastikan penanganan yang komprehensif.

Harapan kini tertumpu pada realisasi janji-janji tersebut. Warga Kariu telah menanggung beban yang terlalu berat terlalu lama. Sudah saatnya mereka mendapatkan kembali hak dasar mereka atas hunian yang layak dan kehidupan yang bermartabat. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun kembali harapan di Pulau Haruku.

Ikuti berita dan informasi menarik seputar Maluku Indonesia, selalu hadir untuk menambah wawasan Anda.