Maluku Geger, Polisi Amankan 11 Tersangka Konflik Lahan Tanimbar

Konflik lahan yang berlarut-larut antara Desa Arui Bab dan Desa Sangliat Krawain di Kabupaten Tanimbar, Maluku, kini memasuki babak baru.

​Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka terkait dua kasus konflik lahan yang berujung pada tindak pidana serius.​ Penindakan hukum ini diharapkan membawa kejelasan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Maluku di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Maluku Indonesia.

Penetapan Tersangka Dan Peran Pelaku

Polres Kepulauan Tanimbar secara resmi menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus konflik lahan antara Desa Arui Bab dan Desa Sangliat Krawain. Penetapan ini mencakup enam tersangka awal, yaitu GB, SA, YB, EK, PL, dan AY, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan senjata api, senjata tajam, dan aksi penganiayaan. Peran mereka bervariasi, mulai dari menjaga perbatasan hingga keterlibatan langsung di lokasi kejadian.

Lima tersangka lainnya, MB, KM, KY, GB, dan BA, juga turut ditetapkan. Hasil penyidikan menunjukkan adanya satu tersangka yang terlibat dalam dua perkara sekaligus, yaitu penyalahgunaan senjata api dan penganiayaan yang berujung pada kematian. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi di tengah konflik tersebut.

Iptu Bryantri Maulana, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada terpenuhinya unsur pidana dan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP. Pernyataan ini menjamin bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akar Konflik Dan Eskalasi Tindak Pidana

Konflik lahan ini bukanlah masalah baru, melainkan buntut dari perselisihan yang belum tuntas antara Desa Sangliat Krawain dan Desa Arui Bab. Permasalahan tanah yang tidak terselesaikan ini kemudian memicu ketegangan yang terus memuncak hingga berujung pada tindak pidana kekerasan. Ini menunjukkan betapa krusialnya penyelesaian sengketa lahan secara damai dan adil.

Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dua perkara yang ditangani ini bermula dari konflik lahan yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Para tersangka diketahui datang ke lokasi kejadian secara berkelompok, mengindikasikan adanya mobilisasi massa yang terorganisir di balik tindakan kekerasan tersebut.

Penyelidikan masih terus berjalan, dan ada dugaan keterlibatan pihak lain. Namun, polisi belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru. Hal ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam proses hukum, di mana penetapan tersangka harus didukung oleh bukti yang kuat.

Baca Juga: Pelajar Jadi Korban, Buaya 5 Meter Dibunuh Usai Ditangkap Warga

Penggunaan Senjata Dan Sifat Kepemilikan

Bryantri Maulana menjelaskan bahwa senjata yang digunakan dalam konflik ini bukanlah senjata militer, melainkan senjata tabung dan sejenisnya. Meskipun demikian, senjata dengan kaliber di atas 4,5 milimeter telah dikategorikan sebagai senjata api sesuai ketentuan hukum. Penggunaan tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan merupakan pelanggaran hukum serius.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus ini, termasuk senjata-senjata tersebut. Penemuan senjata api non-militer ini mengindikasikan bahwa konflik tersebut melibatkan penggunaan alat yang membahayakan nyawa, menambah kompleksitas kasus ini dari aspek hukum dan keamanan.

Senjata-senjata tersebut merupakan kepemilikan pribadi, dan sebagian besar dibeli dari luar daerah serta dikirim melalui jalur laut. Informasi ini menyoroti permasalahan peredaran senjata ilegal di wilayah tersebut, yang perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Pemicu Konflik Dan Imbauan Kedamaian

Konflik ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan salah satu pihak pasca pelaksanaan eksekusi lahan. Eksekusi lahan tersebut telah dilakukan sesuai putusan pengadilan dan mendapat pengamanan dari Polres Kepulauan Tanimbar. Namun, tampaknya putusan hukum tidak serta merta menyelesaikan akar permasalahan di tengah masyarakat.

Polres Kepulauan Tanimbar mengimbau seluruh masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik dan bermartabat, bukan dengan kekerasan. Pentingnya dialog dan musyawarah adat untuk mencapai mufakat ditekankan sebagai jalan keluar yang lebih bijaksana.

Tindakan kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, bukanlah solusi. Pihak berwenang berharap agar masyarakat tidak lagi melibatkan komunitas dalam penyelesaian konflik dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan semua pihak.

Jangan lewatkan update berita seputaran Maluku Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.