Vihara digembok memicu kontroversi, pengurus tuduh oknum Walubi dan Bimas Buddha terlibat dugaan settingan.
Kontroversi vihara digembok makin memanas di kalangan umat dan pengurus. Dugaan keterlibatan oknum Walubi serta Bimas Buddha mencuat, memicu perdebatan sengit mengenai motif di balik tindakan ini.
Pengurus menegaskan bahwa dugaan settingan harus diusut tuntas, sementara publik menantikan kejelasan dari pihak terkait. Simak di Maluku Indonesia fakta dan kronologi lengkapnya untuk memahami polemik yang tengah mengguncang dunia Buddhis Indonesia.
Kontroversi “Vihara Digembok” Di Ambon
Pengurus Vihara Swarna Giri Tirta menilai narasi tentang vihara yang digembok tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Dugaan muncul bahwa isu ini sengaja diatur oleh pihak tertentu untuk membentuk opini publik.
Kecurigaan ini muncul setelah beredarnya video yang menampilkan aparat dari Bimbingan Masyarakat Buddha bersama stafnya hadir di depan vihara saat kegiatan doa berlangsung. Kehadiran tersebut memicu pertanyaan di kalangan umat Buddha mengenai tujuan sebenarnya.
Ketua Vihara, Budi Lee Santoso, menegaskan bahwa sejumlah orang yang terlihat hadir merupakan pengurus vihara lain di kawasan Poka, Ambon. Hal ini menimbulkan tanda tanya apakah kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan lain selain ibadah.
Jadwal Operasional Dan Prosedur Ibadah
Budi menjelaskan bahwa vihara memiliki jam operasional resmi, dibuka pukul 07.00 WIT dan ditutup pukul 18.00 WIT. Jadwal ini diterapkan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pengelolaan vihara.
Meskipun demikian, pengurus tidak menutup kemungkinan kegiatan ibadah malam hari, selama ada pemberitahuan atau permohonan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Semua jadwal kegiatan dan nomor kontak pengurus sudah terpasang di dinding vihara agar mudah diakses umat.
Dalam kasus kegiatan yang menjadi polemik, pengurus tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang mengadakan doa, termasuk dari saudara Wilhelmus. Hal ini menimbulkan kebingungan di tengah umat mengenai prosedur yang seharusnya dijalankan.
Baca Juga: Tindaklanjuti Instruksi Presiden, Walikota Luncurkan Gerakan Tambahan Untuk Warga
Dugaan Keterlibatan Pengurus Lain Dan Media
Budi menyoroti bahwa orang yang memimpin doa diketahui merupakan bagian dari pengurus vihara lain sekaligus staf di Bimas Buddha. Kehadiran media saat kegiatan ini juga memunculkan pertanyaan tambahan.
Kegiatan yang disebut “spontan” itu berlangsung di luar jam operasional vihara dan tanpa koordinasi dengan pengurus. Hal ini membuat umat bertanya-tanya, apakah tujuan kegiatan benar-benar ibadah atau ada motif lain di baliknya.
Selain itu, Budi mengaitkan peristiwa ini dengan kegiatan perjalanan wisata religi yang difasilitasi negara pada awal Desember 2025. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Walubi Maluku dan beberapa staf Bimas Buddha, yang memicu persepsi terkait kedekatan dan dugaan balasan terhadap aktivitas sebelumnya.
Persoalan Dokumen Dan Klarifikasi
Pengurus juga menyampaikan keberatan terhadap tindakan Wilhelmus, yang pernah mengawinkan umat Buddha di vihara dan menerbitkan dokumen perkawinan menggunakan blanko Sangha Agung Indonesia tanpa izin resmi.
Surat dari majelis pusat menegaskan dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh Sangha Agung Indonesia. Informasi ini sebelumnya sudah disampaikan ke pihak Bimas Buddha, namun diminta agar persoalan tersebut tidak dijadikan bukti formal.
Budi menegaskan, narasi “vihara digembok” seharusnya tidak dibingkai sepihak. Pengurus menekankan perlunya klarifikasi objektif dan transparan agar umat tidak salah paham dan polemik ini tidak memecah komunitas Buddha di Maluku.
Harapan Pengurus Untuk Penjelasan Resmi
Vihara tetap terbuka bagi seluruh umat Buddha untuk beribadah. Namun koordinasi dan komunikasi diperlukan agar kegiatan ibadah berjalan tertib, sesuai aturan rumah ibadah.
Pengurus berharap Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan penjelasan yang jelas, netral, dan terbuka mengenai peristiwa ini pada Minggu (01/03/2026). Tujuannya adalah mencegah berkembangnya spekulasi dan menjaga keharmonisan umat Buddha di wilayah Maluku.
Dengan pendekatan transparan, pengurus ingin menegaskan bahwa rumah ibadah adalah ruang suci, bukan arena konflik. Klarifikasi resmi diharapkan meredakan polemik dan memulihkan kepercayaan umat terhadap pengelolaan vihara.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tribun-maluku.com
- Gambar Kedua dari tribun-maluku.com